Beritalogy – Airlangga Hartarto menanggapi ramainya pembahasan mengenai desil ekonomi masyarakat. Sejumlah warga merasa kategori yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka sehari-hari. Ada warga yang mengaku memiliki penghasilan terbatas, tetapi justru masuk kelompok kesejahteraan tinggi. Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai cara pemerintah menentukan posisi desil setiap keluarga. Airlangga menjelaskan bahwa pemetaan tersebut memiliki basis data sosial dan ekonomi. Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai salah satu acuannya. Selain itu, informasi dikumpulkan melalui survei dengan melihat berbagai indikator. Jadi, penentuan desil tidak semata-mata bergantung pada pendapatan bulanan seseorang. Penjelasan ini menjadi penting karena posisi desil dapat berkaitan dengan penargetan sejumlah program pemerintah. Oleh sebab itu, ketepatan data menjadi perhatian masyarakat, terutama bagi keluarga yang bergantung pada program bantuan.
Baca Juga: Baru Tiga Pekan Pimpin BGN, Sudaryono Tutup 1.300 Dapur MBG Tak Sesuai Standar
Penentuan Desil Tidak Hanya Melihat Pendapatan
Desil digunakan untuk menggambarkan posisi kesejahteraan rumah tangga berdasarkan sejumlah indikator sosial dan ekonomi. Dengan sistem tersebut, masyarakat dikelompokkan berdasarkan kondisi yang tercatat dalam data. Pendapatan memang menjadi bagian penting dalam memahami kemampuan ekonomi. Namun, kondisi kesejahteraan tidak selalu dapat dijelaskan melalui satu angka. Informasi mengenai pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, dan kepemilikan aset juga dapat memberikan gambaran tambahan. Sebagai contoh, dua keluarga dapat memiliki pendapatan bulanan yang hampir sama. Namun, keduanya mungkin memiliki beban rumah tangga dan aset yang berbeda. Karena itu, pendekatan dengan banyak indikator diharapkan menghasilkan pemetaan yang lebih menyeluruh. Meski demikian, sistem tetap menghadapi tantangan ketika kondisi warga berubah lebih cepat daripada pembaruan data. Inilah salah satu alasan mengapa sebagian masyarakat dapat merasa kategori desil mereka tidak lagi mencerminkan keadaan sebenarnya.
Airlangga Sebut Data Dihimpun Melalui Survei
Saat memberikan penjelasan di Jakarta Pusat pada Rabu (19/8/2026), Airlangga menekankan bahwa pemerintah telah memiliki DTSEN. Menurutnya, dasar informasi tersebut berasal dari pengumpulan data sosial dan ekonomi. Ketika ditanya mengenai penggunaan pengeluaran atau kepemilikan aset sebagai indikator, ia menyebut data tersebut diperoleh berdasarkan survei. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemetaan kesejahteraan memiliki sejumlah komponen. Dengan demikian, posisi seseorang tidak seharusnya dibaca hanya sebagai gambaran mengenai besarnya gaji. Kondisi rumah tangga memiliki banyak dimensi yang perlu diperhitungkan. Namun, semakin banyak variabel yang digunakan, semakin penting pula kualitas datanya. Informasi yang sudah berubah tentu perlu diperbarui agar hasil pemetaan tetap relevan. Karena itu, tantangan terbesar bukan hanya mengumpulkan data dalam jumlah besar. Pemerintah juga perlu menjaga agar informasi tersebut tetap mengikuti kondisi terbaru masyarakat.
Warga Mulai Membandingkan Desil dengan Kondisi Nyata
Pembahasan mengenai desil semakin ramai ketika masyarakat mulai mengecek kategori ekonomi mereka. Sebagian kemudian membagikan hasil tersebut melalui media sosial. Dari sinilah muncul berbagai cerita mengenai kategori yang dianggap tidak sesuai. Ada warga yang mengaku belum memiliki rumah, tetapi masuk kelompok kesejahteraan tinggi. Sementara itu, pengguna lain mengatakan pendapatan keluarganya relatif terbatas, tetapi hasil pemetaan menunjukkan posisi desil atas. Beberapa warga bahkan khawatir kondisi tersebut dapat memengaruhi kesempatan memperoleh bantuan pendidikan atau program sosial. Meski demikian, pengalaman yang dibagikan di media sosial belum cukup untuk membuktikan adanya kesalahan sistem secara menyeluruh. Setiap data rumah tangga memiliki variabel yang berbeda. Oleh sebab itu, ketidaksesuaian perlu diperiksa melalui mekanisme resmi. Namun, ramainya keluhan tetap memberikan sinyal bahwa masyarakat ingin mengetahui bagaimana posisi ekonomi mereka dihitung.
Angka Desil Bisa Berpengaruh terhadap Program Pemerintah
Bagi masyarakat, posisi desil bukan sekadar angka dalam database. Data sosial ekonomi dapat digunakan untuk membantu pemerintah menentukan kelompok yang membutuhkan intervensi atau dukungan. Karena itu, akurasi memiliki konsekuensi yang cukup besar. Jika kondisi keluarga tercatat lebih sejahtera daripada keadaan sebenarnya, warga dapat khawatir kehilangan akses terhadap program tertentu. Sebaliknya, data yang tidak diperbarui setelah kondisi ekonomi membaik juga dapat membuat penyaluran bantuan kurang tepat. Di sinilah kualitas pemetaan menjadi sangat penting. Pemerintah perlu menemukan keseimbangan antara cakupan data yang luas dan ketepatan kondisi setiap rumah tangga. Menurut saya, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan memperbesar database. Sistem koreksi juga harus mudah dijangkau. Dengan begitu, masyarakat dapat berperan dalam memperbaiki informasi ketika menemukan perbedaan antara data dan keadaan sebenarnya.
Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Bisa Berubah dengan Cepat
Salah satu tantangan terbesar dalam menentukan desil adalah sifat ekonomi rumah tangga yang dinamis. Kondisi seseorang hari ini belum tentu sama tiga atau enam bulan kemudian. Pekerja dapat kehilangan pekerjaan. Sebaliknya, anggota keluarga bisa mendapatkan sumber pendapatan baru. Jumlah anggota rumah tangga juga dapat berubah. Selain itu, kepemilikan aset dan kondisi tempat tinggal tidak selalu tetap. Perubahan semacam ini membuat database sosial ekonomi membutuhkan pemutakhiran rutin. Tanpa pembaruan, data lama dapat terus digunakan untuk menggambarkan situasi yang sebenarnya sudah berubah. Masalah tersebut menjadi semakin kompleks karena Indonesia memiliki populasi yang sangat besar. Oleh karena itu, teknologi memang dibutuhkan untuk mempercepat pengelolaan informasi. Namun, verifikasi dan partisipasi masyarakat tetap memiliki peran. Data digital akan lebih berguna ketika masyarakat memiliki jalur untuk melaporkan perubahan secara mudah dan transparan.
Kemensos Sebut Data Dapat Diperbarui Setiap Tiga Bulan
Di tengah munculnya keluhan warga, Menteri Sosial Saifullah Yusuf turut menjelaskan sifat data desil. Ia menyebut data tersebut dinamis dan dapat mengalami pemutakhiran setiap tiga bulan. Mekanisme pembaruan ini memberi ruang bagi perubahan kondisi masyarakat untuk masuk ke dalam sistem. Sebagai contoh, keluarga yang baru kehilangan sumber penghasilan dapat mengalami perubahan tingkat kesejahteraan. Hal serupa berlaku ketika keadaan ekonomi sebuah rumah tangga membaik. Pembaruan berkala diharapkan membuat pemetaan semakin mendekati situasi nyata. Namun, sistem seperti ini tetap membutuhkan informasi yang akurat dari lapangan. Oleh sebab itu, keterlibatan warga menjadi bagian penting. Masyarakat tidak hanya menjadi objek pendataan. Mereka juga dapat membantu memperbaiki kualitas informasi ketika menemukan data yang tidak sesuai. Semakin cepat perubahan tercatat, semakin kecil kemungkinan kebijakan menggunakan gambaran ekonomi yang sudah tidak relevan.
Baca Juga: Bandara NTT Tetap Beroperasi Pascagempa, Penerbangan dan Jalur Logistik Terjaga
Warga Bisa Mengajukan Sanggahan Jika Data Tak Sesuai
Masyarakat yang merasa kategori desilnya tidak tepat memiliki jalur untuk menyampaikan koreksi. Menurut penjelasan pemerintah, sanggahan dapat diajukan melalui aplikasi Cek Bansos. Selain itu, warga dapat menyampaikan perubahan melalui desa atau kelurahan setempat. Mekanisme ini penting karena tidak semua perubahan kondisi ekonomi dapat langsung terdeteksi oleh sistem. Namun, pengajuan koreksi sebaiknya disertai informasi yang benar dan dapat diverifikasi. Dengan demikian, proses pemutakhiran dapat berlangsung lebih akurat. Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan mekanisme tersebut mudah dipahami oleh masyarakat. Sistem yang terlalu rumit berpotensi membuat warga enggan melakukan pembaruan. Padahal, kualitas database sangat bergantung pada informasi terbaru. Karena itu, komunikasi mengenai prosedur sanggahan juga menjadi bagian penting dari kebijakan data sosial. Masyarakat perlu mengetahui ke mana harus melapor ketika menemukan ketidaksesuaian.
DTSEN Memiliki Peran Penting dalam Kebijakan Sosial Ekonomi
Penjelasan Airlangga juga memperlihatkan pentingnya DTSEN dalam kebijakan pemerintah. Basis data terpadu dibutuhkan agar berbagai program memiliki referensi sosial ekonomi yang lebih konsisten. Tanpa sumber yang terintegrasi, perbedaan data antarprogram dapat membuat penargetan menjadi lebih rumit. Namun, penyatuan data bukan akhir dari pekerjaan. Kualitas informasi tetap harus dijaga melalui pembaruan dan verifikasi. Dalam skala nasional, tantangannya tentu sangat besar. Pemerintah harus mengelola data masyarakat dengan kondisi ekonomi yang berbeda di setiap wilayah. Selain itu, perubahan dapat terjadi setiap saat. Karena itu, keberhasilan DTSEN tidak hanya ditentukan oleh jumlah data yang terkumpul. Akurasi, transparansi, keamanan informasi, serta mekanisme koreksi juga menjadi ukuran penting. Jika seluruh unsur tersebut berjalan baik, data dapat membantu pemerintah membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Ramainya Desil Bisa Menjadi Momentum Memperbaiki Akurasi Data
Perdebatan mengenai desil tidak selalu harus dilihat sebagai masalah semata. Ramainya perhatian masyarakat justru dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas data. Warga kini lebih sadar bahwa informasi sosial ekonomi memiliki pengaruh terhadap kebijakan yang menyentuh kehidupan mereka. Sementara itu, pemerintah mendapatkan umpan balik langsung mengenai kemungkinan ketidaksesuaian di lapangan. Penjelasan Airlangga memberikan gambaran bahwa desil dibangun dari data yang lebih luas daripada sekadar pendapatan. Namun, masyarakat juga membutuhkan sistem yang mampu mengikuti perubahan kondisi mereka. Pada akhirnya, data sosial ekonomi yang baik harus mampu mendekati realitas kehidupan rumah tangga. Teknologi dan survei menjadi fondasinya. Sementara itu, pembaruan rutin serta mekanisme sanggahan menjadi pengaman ketika muncul ketidaksesuaian. Dengan pendekatan tersebut, angka desil dapat berfungsi sebagai alat kebijakan yang lebih akurat, bukan sekadar label ekonomi bagi masyarakat.
