Beritalogy – Tarif penyeberangan di Indonesia dinilai masih jauh lebih rendah dibandingkan sejumlah negara Asia Tenggara. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut. Pasalnya, tarif yang berlaku disebut belum mampu menutup seluruh biaya operasional kapal. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan layanan dan pemenuhan standar keselamatan pelayaran.
Tarif Penyeberangan Indonesia Dinilai Belum Sesuai Kebutuhan Operasional
Persoalan tarif penyeberangan kembali menjadi perhatian setelah Gapasdap menyampaikan kondisi keuangan operator kapal. Asosiasi menilai pendapatan dari tarif yang berlaku belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan operasional. Padahal, perusahaan penyeberangan harus membiayai berbagai komponen penting dalam setiap perjalanan. Biaya tersebut mencakup bahan bakar, pemeliharaan armada, tenaga kerja, dan perlengkapan keselamatan. Ketua Bidang Usaha dan Pentarifan DPP Gapasdap, Rakhmatika Ardianto, menyampaikan persoalan tersebut pada Jumat, 13 November 2026. Menurutnya, pemerintah perlu meninjau kecukupan tarif berdasarkan biaya pokok produksi. Selain itu, perubahan kebutuhan operasional harus menjadi bagian dari pertimbangan kebijakan. Namun, penyesuaian tarif juga perlu memperhatikan kemampuan masyarakat sebagai pengguna jasa. Karena itu, evaluasi menyeluruh diperlukan agar layanan penyeberangan tetap berjalan secara aman dan berkelanjutan.
Baca Juga: Kemenkeu Nilai PTKP Sudah Tinggi, Kenaikan 2027 Masih Dikaji
Perbandingan Tarif Indonesia dan Thailand Menunjukkan Selisih Besar
Gapasdap menggunakan perbandingan antarnegara untuk menggambarkan posisi tarif penyeberangan Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan asosiasi, tarif domestik berada pada kisaran Rp1.033 per mil. Sementara itu, Thailand memiliki tarif sekitar Rp2.984 per mil. Artinya, angka di Thailand hampir tiga kali lipat dibandingkan Indonesia. Selain Thailand, tarif penyeberangan Filipina disebut mencapai Rp1.995 per mil. Perbedaan tersebut menjadi salah satu alasan Gapasdap meminta evaluasi tarif nasional. Meski demikian, perbandingan tidak dapat dilepaskan dari kondisi masing-masing negara. Struktur biaya, karakter lintasan, dan sistem penetapan tarif dapat berbeda. Oleh karena itu, angka tersebut sebaiknya dipahami sebagai bahan evaluasi, bukan satu-satunya dasar menentukan tarif baru. Pemerintah tetap perlu mempertimbangkan kebutuhan operator serta dampaknya terhadap pengguna layanan.
Kekurangan Tarif Terhadap Biaya Produksi Disebut Mencapai 31,81 Persen
Selain membandingkan tarif dengan negara tetangga, Gapasdap menyoroti selisih antara pendapatan dan biaya operasional kapal. Berdasarkan perhitungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019, asosiasi menyebut kekurangan tarif mencapai sekitar 31,81 persen terhadap biaya pokok produksi. Angka tersebut menunjukkan adanya tekanan terhadap kemampuan operator membiayai kegiatan usaha. Dalam praktiknya, perusahaan tetap harus menjalankan pemeriksaan teknis dan perawatan rutin. Selain itu, berbagai kebutuhan operasional dapat mengalami perubahan harga dari waktu ke waktu. Jika pendapatan tidak mencukupi, ruang perusahaan untuk melakukan investasi juga berpotensi terbatas. Namun, besarnya kekurangan tersebut masih perlu menjadi bagian dari evaluasi pemerintah. Karena itu, Gapasdap berharap perhitungan tarif dapat mencerminkan kebutuhan operasional yang sebenarnya.
Keselamatan Pelayaran Menjadi Pertimbangan Penting dalam Evaluasi Tarif
Di tengah persoalan biaya, keselamatan penumpang tetap menjadi kewajiban utama operator penyeberangan. Gapasdap menegaskan bahwa perusahaan harus memenuhi standar keselamatan nasional maupun internasional sesuai ketentuan yang berlaku. Standar tersebut mencakup ketentuan NCVS dan SOLAS berdasarkan jenis serta karakteristik kapal. Pemenuhannya membutuhkan biaya untuk perawatan, perlengkapan keselamatan, dan pemeriksaan teknis. Selain itu, kesiapan awak kapal juga berperan penting dalam menjaga keamanan perjalanan. Namun, seluruh kebutuhan tersebut memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai. Ketika tarif belum mencerminkan biaya operasional, kemampuan investasi perusahaan dapat menghadapi tekanan. Oleh karena itu, asosiasi meminta pemerintah mempertimbangkan kebutuhan keselamatan dalam formulasi tarif. Langkah tersebut dinilai penting agar penyesuaian kebijakan tidak mengabaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Penyesuaian Tarif Perlu Memperhatikan Kondisi Setiap Lintasan
Gapasdap menilai kebijakan tarif penyeberangan sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan masing-masing lintasan. Pasalnya, setiap jalur memiliki karakter operasional yang berbeda. Ada lintasan dengan jumlah penumpang tinggi, sementara jalur lainnya melayani wilayah dengan permintaan lebih terbatas. Selain itu, jarak pelayaran dan jenis kapal dapat memengaruhi kebutuhan biaya. Karena itu, penerapan tarif yang sesuai kondisi lintasan menjadi salah satu usulan asosiasi. Namun, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang bergantung pada layanan penyeberangan. Bagi sebagian daerah, kapal merupakan sarana penting untuk mobilitas penduduk dan distribusi barang. Perubahan tarif dapat memengaruhi biaya perjalanan serta kegiatan ekonomi setempat. Dengan demikian, evaluasi harus memperhatikan keseimbangan antara keberlanjutan usaha operator dan keterjangkauan layanan bagi pengguna.
Tekanan Finansial Membatasi Pengembangan Teknologi Kapal
Persoalan tarif penyeberangan juga berkaitan dengan kemampuan operator melakukan investasi teknologi baru. Salah satu rencana yang menjadi perhatian adalah penggunaan baterai sebagai sumber tenaga kapal. Namun, Gapasdap menilai penerapan teknologi tersebut belum menjadi prioritas bagi industri penyeberangan nasional. Alasannya, penggunaan baterai membutuhkan investasi tambahan yang harus diperhitungkan secara cermat. Sementara itu, sebagian operator masih menghadapi tekanan dalam membiayai kebutuhan operasional dan keselamatan. Selain pengadaan teknologi, perubahan sistem tenaga kapal juga memerlukan kesiapan fasilitas pendukung. Karena itu, penerapan energi terbarukan perlu disesuaikan dengan kemampuan industri. Meski demikian, pengembangan teknologi tetap memiliki peran penting dalam transformasi transportasi. Gapasdap berharap kebijakan transisi energi dapat berjalan secara bertahap tanpa mengganggu keberlanjutan layanan.
Baca Juga: Sandiaga Uno Ungkap Hubungan IHSG Menguat Usai Gibran Mundur
Biodiesel Dinilai Menjadi Alternatif Energi bagi Kapal Penyeberangan
Di tengah pembahasan penggunaan baterai, Gapasdap mengusulkan biodiesel sebagai salah satu pilihan transisi energi. Menurut Rakhmatika Ardianto, Indonesia memiliki bahan baku minyak sawit yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Selain itu, banyak kapal penyeberangan saat ini menggunakan mesin diesel. Kondisi tersebut membuat pengembangan biodiesel dinilai lebih sesuai dengan karakter armada yang beroperasi. Namun, penerapannya tetap membutuhkan pengujian teknis untuk memastikan kesesuaian bahan bakar dengan mesin kapal. Aspek keselamatan dan kebutuhan perawatan juga perlu mendapat perhatian. Karena itu, asosiasi mendorong pengembangan biodiesel secara bertahap. Pemanfaatan bahan bakar domestik berpotensi mendukung kemandirian energi. Meski begitu, keberhasilannya tetap bergantung pada kesiapan teknologi, pasokan bahan baku, dan kelayakan operasional.
Tarif Penyeberangan Berpengaruh terhadap Distribusi dan Ekonomi Daerah
Angkutan penyeberangan memiliki peran penting dalam menghubungkan berbagai wilayah Indonesia. Kapal tidak hanya mengangkut penumpang, tetapi juga kendaraan dan barang kebutuhan masyarakat. Karena itu, kebijakan tarif dapat memengaruhi aktivitas ekonomi di sejumlah daerah. Jika tarif meningkat, biaya perjalanan dan distribusi barang berpotensi mengalami perubahan. Namun, tarif yang tidak mencukupi kebutuhan operator juga dapat menekan keberlanjutan pelayanan. Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif perlu mempertimbangkan dampak ekonomi secara luas. Selain memperhatikan perusahaan, pemerintah harus mempertimbangkan masyarakat dan pelaku usaha yang menggunakan layanan tersebut. Ketersediaan transportasi yang aman menjadi faktor penting bagi konektivitas antardaerah. Oleh sebab itu, evaluasi tarif sebaiknya dilakukan secara menyeluruh agar kebutuhan operasional tetap terpenuhi tanpa mengabaikan keterjangkauan layanan.
Gapasdap Mendorong Pemerintah Segera Mengevaluasi Tarif Nasional
Permintaan evaluasi tarif penyeberangan mencerminkan kekhawatiran Gapasdap terhadap keberlanjutan usaha operator kapal. Asosiasi menilai selisih antara tarif dan biaya pokok produksi perlu mendapat perhatian pemerintah. Selain itu, kewajiban memenuhi standar keselamatan membuat kebutuhan pembiayaan tidak dapat diabaikan. Di sisi lain, pengembangan teknologi energi baru juga memerlukan investasi yang memadai. Karena itu, penyesuaian tarif dipandang sebagai salah satu langkah untuk memperkuat kondisi industri. Namun, besaran perubahan dan waktu penerapannya tetap membutuhkan keputusan resmi pemerintah. Hingga pernyataan Gapasdap pada 13 November 2026, pembahasan tersebut masih berupa permintaan evaluasi dari asosiasi. Dengan demikian, masyarakat perlu menunggu ketentuan baru sebelum menganggap tarif penyeberangan akan mengalami kenaikan.
